Yuk Lebih Mengenal sama Hari Bhakti Adhyaksa!

Tanggal 22 Juli menjadi hari yang penting bagi insan Kejaksaan Republik Indonesia karena diperingati sebagai hari ulang tahun (HUT) Kejaksaan RI atau dikenal Hari Bhakti Adhyaksa. Pada Hari Bhakti Adhyaksa tahun ini mengusung Tema “Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional”.

Hari Bhakti Adhyaksa adalah hari peringatan berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia. Sejarah Hari Bhakti Adhyaksa berawal dari zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, pemerintahan Majapahit memiliki sistem pengadilan dengan sebutan “dhyaksa” yang bertugas menangani masalah peradilan. Kata jaksa pada masa kini pun merujuk pada kata “dhyaksa” daru bahasa Sansekerta.  Mahapatih Kerajaan Majapahit yakni Gajah Mada sendiri juga dikenal sebagai adhyaksa.

Namun, tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekedar sebagai adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan.

Para dhyaksa dan adhyaksa dituntut kemahiran dan keahliannya dalam hukum Hindu kuno. Hukum Hindu kuno adalah hukum yang sudah diakui oleh hukum adat dan sesuai dengan perasaan atau pendapat para rohaniawan serta para cendekiawan yang mendampingi para dhyaksa tadi.  Dalam hubungan ini, L. Mardiwarsito dalam kamus Jawa Kuno Indonesia mengartikan bahwa dyaksa adalah seorang mahir atau ahli. Sementara arti adhyaksa sebagai saksi, pengawas, dan kadi.  Sedangkan Muhammad Yamin mengemukakan bahwa dharmadhyaksa hanyalah sebagai pengemban tugas agama Syiwa dan Buddha yang masing-masing disebut Dharmadhyaksa Ring Kacewaan dan Dharmadhyaksa Ring Kasongatan.

Selain dari masa Kerajaan Majapahit, sejarah hari kejaksaan nasional juga berlanjut di masa pendudukan Belanda dan Jepang.  Mengutip dari laman Indonesiabaik, pada zaman pendudukan Jepang, kejaksaan berperan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan. Dasar hukumnya adalah Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944.  Setelah kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 diiringin pula dengan pembentukan lembaga penegak hukum guna memastikan ketertiban umum.

Pembentukan Kejaksaan Republik Indonesia tertuang pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, diperjelas Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/1945.  Kala itu, Kejaksaan dibentuk dengan berada dalam lingkup departemen Kehakiman. Sebagai Jaksa Agung Indonesia pertama, terpilih adalah Gatot Taroenamihardja. Kemudian 15 tahun setelahnya, kejaksaan menjadi departemen yang terpisah (mandiri) melalui rapat kabinet 22 Juli 1960 yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden RI 1 Agustus 1960 No. 204/1960.  Kemudian disahkan menjadi UU. No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada masa Orde Baru, UU tentang kejaksaan berubah menjadi UU No.5/1991 dan diperbarui pada era Reformasi lewat UU No.16/2004.  Pada UU tersebut, kejaksaan disebut sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain.

Hari Bhakti Adhyaksa atau HUT Kejaksaan RI pertama kali ditetapkan pada tahun 1961. Penetapan Hari Bhakti Adhyaksa dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri/JA Nomor Org/A-51/1 tertanggal 2 Januari 1961.

Adapun pemilihan tanggal 22 Juli dilakukan untuk memperingati momen Kejaksaan Indonesia. Karena menjadi departemen mandiri atau terpisah dari lembaga penegak hukum yang dibentuk setelah kemerdekaan 1945.

Pada masa Orde Baru, UU tentang Kejaksaan berubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 1991 dan diperbarui pada era Reformasi melalui UU Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan disebut sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain.

Selamat memperingati Hari Kejaksaan Nasional 2023. Jadikan hukum sebagai alat untuk memerangi kejahatan dan melindungi kebaikan! (DB)