Ribuan Sekolah Negeri di Jawa Timur Menandatangani Pakta Integritas

Komite dan Kepala Sekolah dari Ribuan sekolah Negeri di Jawa Timur menandatangani Pakta Integritas di Surabaya pada Jumat (21/07/2023).

Kegiatan tersebut diinisiasikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Hal ini dilakukan agar menghindarkan penarikan pungutan liar (pungli) yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara khusus menginisiasi pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri se-Jatim Tahun 2023. Total ada sekitar 1.727 sekolah yang berpartisipasi dalam penandatanganan pakta integritas tersebut. Penandatanganan pakta integritas tersebut juga melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Jatim dengan 24 orang Kacabdin Jatim dan sejumlah perwakilan kepala sekolah dengan komite sekolah dari beberapa kabupaten/kota di Jatim.

“Permendikbud 75/2016 memberikan ruang bagi peran serta masyarakat termasuk komite sekolah untuk memberikan support pada kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya ekstrakurikuler, olimpiade, atau kegiatan lain yang menyangkut peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Biasanya untuk memberi support itu ada penarikan sumbangan atau bantuan yang dilakukan oleh komite. Maka saya tekankan jika ada pungutan sumbangan maupun bantuan harus betul-betul atas dasar keputusan rapat dan dilakukan secara sukarela.” ungkap Khofifah pada Jumat.

Khofifah menambahkan, dengan adanya pakta integritas ini, semua harus sepaham bahwa pungutan yang dilakukan komite atau sekolah tidak boleh memaksa atau mewajibkan. Termasuk tidak boleh ditargetkan dengan nominal tertentu.

“Tidak ada yang boleh mewajibkan apalagi diwajibkan harus dengan angka tertentu. Semua perencanaan anggaran yang dilakukan Komite harus transparan akuntabel dan kredibel,” bebernya.

Dia juga menegaskan bahwa setiap proses perencanaan program yang dilakukan oleh komite harus jelas tujuan dan peruntukannya. Selain itu juga harus ada sistem pengawasan berupa berita acara yang dicatatkan pada saat rapat komite.

Diharapkan, dengan penandatanganan pakta integritas, maka capaian prestasi pendidikan yang diterima Jawa Timur juga diikuti tata kelola yang sangat baik pula. Gubernur Jawa Timur tersebut juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komite sekolah. Karena sekolah sudah menunjukkan “gotong-royong” dalam membantu para siswa menjalankan proses belajarnya.

Seluruh komitmen tersebut harus didasarkan pada perencanaan program yang transparan, akuntabel, serta bebas dari perilaku korup. Penandatangan pakta integritas ini merupakan penguatan ikhtiar untuk mencapai tujuan. Peran serta masyarakat termasuk peran serta pendidikan swasta tetap harus ditumbuhkan secara proporsional. (DB)